Opini Publik dan Kebijakan Luar Negeri June 29, 2006
Posted by Dicky in International Relations and Thoughts.trackback
Pembentukan opini publik sebagai bentuk manifestasi kebijakan politik luar negeri sebuah negara dapat dikategorikan sebagai sebuah soft-power yang berjalan beriringan dengan hard-power. Hard-power disini dapat diartikan sebagai kekuatan persenjataan atau kekuatan diplomasi dari suatu negara di tataran internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan soft-power adalah kekuatan negara dalam membentuk sebuah paradigma yang akan mendukung terlaksananya sebuah kebijakan politik luar negeri.
Media pelaksanaan dari soft-power ini antara lainnya terdiri dari peran media internasional, budaya dan pendidikan. Konsiderasi dasar bagi sebuah negara dalam menerapkan praktik pembentukan opini publik berangkat dari sebuah asumsi bahwa publik merupakan entitas yang sangat sulit untuk dikendalikan. Dengan demikian, opini publik dirasa penting pula untuk dikuasai, dengan pertimbangan bahwa segala bentuk kebijakan politik luar negeri yang akan diterapkan oleh suatu negara harus mendapatkan dukungan yang kuat dari publik. Selain itu, opini publik merupakan mekanisme yang sangat kuat dalam menguasai paradigma publik internasional tentang suatu kebijakan politik luar negeri yang akan diambil.
Jadi, pada akhirnya, apabila opini publik internasional telah dapat dikuasai, maka aktor negara akan mendapatkan 2 keuntungan utama. Pertama, proses pembuatan dan perumusan kebijakan politik luar negeri negara tersebut tidak akan melalui sebuah proses yang sulit. Hal ini disebabkan oleh karena values yang berada di tataran paradigma publik telah dikuasai secara signifikan oleh negara itu. Kedua, keputusan kebijakan politik luar negeri juga akan dapat diimplementasikan secara optimal, karena telah tercapainya faktor pertama dengan baik.
Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai bagaimana cara yang efektif bagi suatu negara dalam menguasai suatu opini publik. Dalam kasus ini, aktor media merupakan aktor yang memiliki akses terbesar dalam menguasai opini publik masyarakat. Contoh konkretnya antara lain dapat terlihat dalam kasus Al-Jazeera. Sejak tenarnya stasiun televisi ini pada tahun 2003 dengan memberikan pemberitaan yang berbeda dari media internasional lainnya mengenai perang Irak, kantor berita ini dapat dikategorikan sebagai pembentuk opini publik oposisi yang paling kuat di tataran dunia internasional, selain CNN dan BBC. Bukti pembentukan opini publik dari Al Jazeera antara lainnya terlihat dalam acara The Opposite Direction yang di-anchored oleh Dr. Faisal Al-Qassim.
Di berbagai episodenya, Dr. Qassim mengundang tokoh-tokoh dengan latar belakang yang berbeda dan cenderung kontroversial. Di salah satu episode dari The Opposite Direction, Dr. Qassim membawakan tema “Are Hezbollah are Resistance or Terrorist?”, dengan dihadiri oleh dua scholars dari Mesir dan Lebanon. Episode ini kemudian berdampak pada kecaman dari berbagai negara Arab seperti Suriah dan Mesir karena menganggap Al Jazeera memprovokasi masyarakat Arab lainnya untuk menganggap Hezbollah sebagai freedom-fighter dibandingkan sebagai rebellion.
Meskipun tidak menjadi afiliasi negara apapun, termasuk Qatar, perilaku yang dicerminkan oleh Al Jazeera ini setidaknya telah membuat Suriah dan Mesir harus mengkalkulasikan kebijakan politik luar negerinya sebagai akibat dari adanya opini publik yang ditimbulkan oleh stasiun televisi tersebut. Dalam konteks yang lain, Amerika Serikat juga mempunyai kekuatan media yang sangat kuat. Kekuatan ini berada di bawah United States Information Agency (USIA), dengan VoA yang menjadi vanguard dari pembentukan opini publik internasional. Dalam kasus ini, USIA berperan secara aktif sebagai alat dari pemerintahan Amerika Serikat untuk menguasai opini publik masyarakat internasional.
USIA merupakan representasi dari apa yang disebut sebagai mekanisme soft-power AS dalam melancarkan kebijakan politik luar negerinya. Pada akhirnya, berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan media dalam pembentukan opini publik internasional sudah sepertinya layaknya konsepsi dari von Clausewitz mengenai perang. Apabila Clausewitz menyatakan bahwa perang merupakan bentuk lain dari kebijakan politik luar negeri suatu negara, maka keberadaan media dapat dianalogikan sebagai bentuk lain dari penguasaan opini publik untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan politik luar negeri dari negara yang bersangkutan.
-Diambil dari ujian mata kuliah Diplomasi dan Analisis Politik Luar Negeri, UI Salemba 2005-
saya suka tulisannya. saya mahasiswi HI Unpar 2004.
short but article, dicky. I appreciate it a lot.
revision: it’s short but nice writing, dicky! I like reading it.
singkat tapi padat..
sy rian mhs hi unpad, sy sdg nyusun skripsi ttg lobby yahudi thd kebijakan luar negeri as di lebanon, bisa bantu saya mas.
email sy rian_d_great@yahoo.com
Tulisannya singkat dan padat. Saya suka. saya mahasiswa UIN Jakarta Jur Pemikiran POlitik Islam dan sedang menulis Skripsi Kebijakan POlitik Luar Negeri Indonesia Era SBY-JK Terhadap Persoalan Dunia Islam. Di BAB II penelitian saya mengenai Makna dan hakikat polugri Bebas aktif dan Aktor-aktor POLUGRI (Presiden, Deplu, Parlemen, Militer, Interest Group, dan Media Massa). Saya kekurangan data induknya. Would You like to helm me, Please?
Tulisannya singkat dan padat. Saya suka. saya mahasiswa UIN Jakarta Jur Pemikiran POlitik Islam dan sedang menulis Skripsi Kebijakan POlitik Luar Negeri Indonesia Era SBY-JK Terhadap Persoalan Dunia Islam. Di BAB II penelitian saya mengenai Makna dan hakikat polugri Bebas aktif dan Aktor-aktor POLUGRI (Presiden, Deplu, Parlemen, Militer, Interest Group, dan Media Massa). Saya kekurangan data induknya. Would You like to helm me, Please?
muammar_lh@yahoo.co.id
Bagus tulisannya, kapan2 buat lagi ya tuk jadi referensi berpikir banyak orang, btw kalo ada tulisan baru boleh share di anno_everesta@yahoo.com
makasih
anno
good writing…
I’m Qq, college student from IR UNAIR 2007
share with me in my email qie_audrey07@yahoo.co.uk
nice to be ur group in IR news
(^_^)
pak dicky artikel yg bagus bgt..
sayang ga bisa bikin lagi..
indonesia kehilangan satu lagi orang yang sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini..
semoga bapak di sana dalam keadaan yang lebih bahagia..
ringan, tapi padat dan berisi
saya mahsiswi HI 2004. saya sedang nyusun skripsi sama dengan kwn2 yang meninggalkan memo sebelumnya. saya juga kekurangn referensi untuk skripsi. judulny kebijakan luar negeri pemerintahan sby-jk studi tentang tindak kekerasan buruh migrant wanita indonesia di malaysia. Would u like 2 halp me, sir?? Please,,,
thanks b4. n i hope this is the begining for a good relation
kenzy_wa2y@yahoo.com
Top Markotoblah…
Saya Mahasiswa HI 2005 Univ.Pasundan Bandung
Lumayan Untuk Bahan,, Besok ujian nih…
Singkat Padat Jelas…
Thx A Lot…
^^
artikelnya bagus
kalo ada artikel lagi bisa share nich di
scatzhy_blue@yahoo.com
biar punya tambahan referensi lahi nch…
thankz…
pa’dicky..tulisan anda sangat padat dan penuh hikmah..boleh donk share dengan saya, Coz saya nich baru smt 1,tapi bwt transfer ilmu boleh dunk…ninc di q_quk@yahoo.com.Trims banyak…
Saya baru tau kalau pemilik blog ini usdah meninggal agustus 2006 lalu…
Saya baca komentar tentang alm. dicky dari blog kawan”nya… dy orang baik…
Only good persons die young….
Saya ga kenal pemilik blog ini, tapi setelah saya membaca post di blog ini dan komen” kawan”nya ..saya sangat terinspirasi…
Semoga pak dicky tenang di sana..amiiin…
Saya sangat setuju jika media massa merupakan salah satu faktor yg cukup krusial dalam membentuk opini publik. Opini publik, media massa dan kebijakan luar negeri merupakan satu mata rantai yang harus terjalin dengan erat agar peng-aplikasian kebijakan luar negeri tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.Yang dikhawatirkan adalah jika media massa pada akhirnya bisa membentuk suatu opini publik yang negatif di mata masyarakat, maka hal tersebut dapat mengganggu proses perumusan/peng-aplikasian suatu kebijakan luar negeri.
Dulu, saya juga menulis skripsi tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat (HI 2000-Unair)
ntar klo ada informasi bisa sare dunk
saya sangat berterima kasih pada nada sudah mem posting kan ini..
tulisannya oke buanget pa’,informasinya diupdate lg dong!
Pembentukan opini publik sebagai bentuk manifestasi kebijakan politik luar negeri sebuah negara dapat dikategorikan sebagai sebuah soft-power yang berjalan beriringan dengan hard-power. Hard-power disini dapat diartikan sebagai kekuatan persenjataan atau kekuatan diplomasi dari suatu negara di tataran internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan soft-power adalah kekuatan negara dalam membentuk sebuah paradigma yang akan mendukung terlaksananya sebuah kebijakan politik luar negeri.
Media pelaksanaan dari soft-power ini antara lainnya terdiri dari peran media internasional, budaya dan pendidikan. Konsiderasi dasar bagi sebuah negara dalam menerapkan praktik pembentukan opini publik berangkat dari sebuah asumsi bahwa publik merupakan entitas yang sangat sulit untuk dikendalikan. Dengan demikian, opini publik dirasa penting pula untuk dikuasai, dengan pertimbangan bahwa segala bentuk kebijakan politik luar negeri yang akan diterapkan oleh suatu negara harus mendapatkan dukungan yang kuat dari publik. Selain itu, opini publik merupakan mekanisme yang sangat kuat dalam menguasai paradigma publik internasional tentang suatu kebijakan politik luar negeri yang akan diambil.
Jadi, pada akhirnya, apabila opini publik internasional telah dapat dikuasai, maka aktor negara akan mendapatkan 2 keuntungan utama. Pertama, proses pembuatan dan perumusan kebijakan politik luar negeri negara tersebut tidak akan melalui sebuah proses yang sulit. Hal ini disebabkan oleh karena values yang berada di tataran paradigma publik telah dikuasai secara signifikan oleh negara itu. Kedua, keputusan kebijakan politik luar negeri juga akan dapat diimplementasikan secara optimal, karena telah tercapainya faktor pertama dengan baik.
Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai bagaimana cara yang efektif bagi suatu negara dalam menguasai suatu opini publik. Dalam kasus ini, aktor media merupakan aktor yang memiliki akses terbesar dalam menguasai opini publik masyarakat. Contoh konkretnya antara lain dapat terlihat dalam kasus Al-Jazeera. Sejak tenarnya stasiun televisi ini pada tahun 2003 dengan memberikan pemberitaan yang berbeda dari media internasional lainnya mengenai perang Irak, kantor berita ini dapat dikategorikan sebagai pembentuk opini publik oposisi yang paling kuat di tataran dunia internasional, selain CNN dan BBC. Bukti pembentukan opini publik dari Al Jazeera antara lainnya terlihat dalam acara The Opposite Direction yang di-anchored oleh Dr. Faisal Al-Qassim.
Di berbagai episodenya, Dr. Qassim mengundang tokoh-tokoh dengan latar belakang yang berbeda dan cenderung kontroversial. Di salah satu episode dari The Opposite Direction, Dr. Qassim membawakan tema “Are Hezbollah are Resistance or Terrorist?”, dengan dihadiri oleh dua scholars dari Mesir dan Lebanon. Episode ini kemudian berdampak pada kecaman dari berbagai negara Arab seperti Suriah dan Mesir karena menganggap Al Jazeera memprovokasi masyarakat Arab lainnya untuk menganggap Hezbollah sebagai freedom-fighter dibandingkan sebagai rebellion.
Meskipun tidak menjadi afiliasi negara apapun, termasuk Qatar, perilaku yang dicerminkan oleh Al Jazeera ini setidaknya telah membuat Suriah dan Mesir harus mengkalkulasikan kebijakan politik luar negerinya sebagai akibat dari adanya opini publik yang ditimbulkan oleh stasiun televisi tersebut. Dalam konteks yang lain, Amerika Serikat juga mempunyai kekuatan media yang sangat kuat. Kekuatan ini berada di bawah United States Information Agency (USIA), dengan VoA yang menjadi vanguard dari pembentukan opini publik internasional. Dalam kasus ini, USIA berperan secara aktif sebagai alat dari pemerintahan Amerika Serikat untuk menguasai opini publik masyarakat internasional.
USIA merupakan representasi dari apa yang disebut sebagai mekanisme soft-power AS dalam melancarkan kebijakan politik luar negerinya. Pada akhirnya, berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan media dalam pembentukan opini publik internasional sudah sepertinya layaknya konsepsi dari von Clausewitz mengenai perang. Apabila Clausewitz menyatakan bahwa perang merupakan bentuk lain dari kebijakan politik luar negeri suatu negara, maka keberadaan media dapat dianalogikan sebagai bentuk lain dari penguasaan opini publik untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan politik luar negeri dari negara yang bersangkutan.
-Diambil dari ujian mata kuliah Diplomasi dan Analisis Politik Luar Negeri, UI Salemba 2005-
that’s good article,,i think,,,
ya,,saya arry mahasiswi HI Brawijaya ‘08,,salam kenal ya,,
wat referensi saya ngerjain tugas,,=)
Thx a lot,,
dan kalo bisa sering d update lg,,
dan ini alamat e-mail saya,,
arrydieyaa@yahoo.com
dan semoga anda bisa menshare apapun itu kpd saya,,,
Aritkal yang sangat menarik untuk disimak oleh para mahasiswa/i Ilmu Politik terlebih yang bergelut dengan Ilmu hubungan Internasional. Saya senang membaca artikel ini.
Sukses buat penulis.
saya intan mahasiswi upn veteran jakarta-PR’07. mgkn saya telat br membaca artikel ini, tp jujur saya sangat menyukai artikel ini, banyak bahasan yang bisa saya manfaatkan sebagai tambahan pengetahuan materi dalam perkuliahan saya, khususnya dalam pembentukan opini publik itu sendiri. terima kasih.