“Kudeta Merangkak” dan Gerakan Islam di Indonesia

Kira-kira 3 hari yang lalu, seorang kawan mengirimkan sebuah pertanyaan ke email saya mengenai apakah saya setuju akan “kudeta merangkak” yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Saya berpikir bahwa topik pertanyaan seperti ini sangat sayang untuk dibiarkan berlalu begitu saja tanpa kita ikut serta di dalam proses dialektikanya. Kemudian, saya berniat untuk merancang sebuah tulisan yang cukup representatif, yang isinya kurang lebih menanggapi pertanyaan dari teman tercinta saya tersebut.

Sebelumnya, budaya diskusi dan saling melempar isu di kantor tempat saya bekerja dapat dibilang telah menjadi “obat penawar” bagi kakunya struktur birokrasi kantor yang dapat dibilang cukup konservatif, dan dibalut oleh kepentingan kapitalistik yang sangat tinggi. Diskusi-diskusi iseng dan saling melempar topik bisa dibilang dapat menjadi momentum penyadar kami agar tidak terlalu larut dalam skema reifikasi yang disodorkan oleh pihak manajemen. Kita tidak ingin dituding oleh Herbert Marcuse sebagai salah satu bagian dari “One Dimensional Man”.

Lalu, muncullah tulisan “pledoi” saya tersebut. Bukan sebagai sebuah bentuk pembelaan terhadap apa yang dikatakan oleh rekan saya mengenai gerakan Islam radikal dan pola “kudeta merangkak”, akan tetapi lebih kepada sebagai sebuah usaha kecil untuk meluruskan opini publik yang selama ini muncul di masyarakat Indonesia mengenai gerakan Islam radikal dan keinginannya untuk mengubah Pancasila menjadi syariat Islam. Saya berpegang bahwa kalau kita memang mampu mengubah sesuatu dengan tangan kita, itu alangkah lebih baiknya dibandingkan hanya berdoa.

Pertama, saya merasa berkewajiban untuk meluruskan terminologi “kudeta merangkak” tersebut. Di dalam berbagai literatur studi ilmu sosial dan politik, terminologi kudeta dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk menggantikan pemerintahan yang berkuasa dengan cara-cara kekerasan dan cenderung menggunakan kekuatan militer. Yang paling menarik perhatian saya adalah digolongkannya gerakan tarbiyah ke dalam salah satu golongan yang “dicurigai” akan melaksanakan proses “kudeta merangkak” tersebut. Di sinilah kegatelan saya muncul.

Lepas dari itu semua, saya melihat bahwa sepertinya tidak cukup arif untuk mengkategorikan suatu kelompok ke dalam terminologi kata yang memiliki ekses negatif bagi benak pembacanya. Pemberian cap “kudeta merangkak”, atau “gerakan Islam radikal” sepertinya tidak cukup adil untuk dipasangkan kepada kelompok-kelompok tertentu tanpa kita tahu apa alasan mereka muncul, mengapa mereka muncul, apa penyebab dari sistem pergerakan mereka yang cenderung bersifat bawah tanah, dan sebagainya. Saya selalu berusaha untuk memandang fenomena ini dalam kacamata “one man’s terrorist is another man’s freedom fighter”. Pasti selalu ada alasan di belakangnya, dan kita tidak boleh membiarkan alasan itu berlalu begitu saja.

Dalam tulisan saya tersebut, saya hanya mencoba untuk menjelaskan dari sudut pandang gerakan tarbiyah saja, karena saya merasa untuk menjelaskan mengenai pola-pola harakah dari saudara-saudara di MMI, HTI dan FPI sudah menjadi kewajiban masing-masing dari kadernya. Saya takut nanti penjelasan mengenai masing-masing pergerakan tersebut tidak “mengena” ke dalam esensi dari gerakan tersebut. Dalam konteks sistem gerakan tarbiyah, sepertinya terminologi “kudeta merangkak” tidak cukup representatif untuk menggambarkan pola pergerakan tersebut. Mengapa? karena proses metamorfosa gerakan tarbiyah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi sebuah afirmasi dari tunduknya sistem gerakan ini kepada mekanisme transisi kekuasaan di Indonesia, yaitu Pemilihan Umum, tidak lebih.

Namun, yang menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat Indoensia adalah apakah syariat Islam itu akan diterapkan di Indonesia atau tidak, karena ditakutkan akan tidak sesuai dengan kultur dan kondisi kehidupan bangsa kita yang beragam. Saya menjadi teringat akan sebuah wawancara singkat saya kepada salah satu calon anggota legislatif dari PKS pada masa Pemilu 2004 lalu. Sebuah wawancara non-formal untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia di tempat saya berkuliah. Caleg yang saya wawancarai itu saat ini menjadi salah satu anggota dewan yang berasal dari PKS, jadi nampaknya pendapat beliau mengenai syariat Islam ini cukup representatif untuk menjawab pertanyaan kawan saya.

Beliau mengatakan bahwa syariat Islam tidak serta-merta akan ditegakkan tanpa tedeng aling-aling begitu saja. Terdapat beberapa tahapan pembinaan masyarakat yang harus dilalui agar penerapan syariat Islam itu dapat terlaksana dengan sempurna. Dalam hal keragaman kehidupan agama, beliau memberikan acuan Piagam Madinah bentuk yang ideal untuk menjaga adanya keragaman tersebut. Agama selain Islam bukan saja akan diakui keberadaannya, namun juga akan dilindungi sepenuhnya dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukah oleh kelompok agama atau ideologi lain. Sepertinya sangat sesuai dengan konsep Human Security yang saat ini sedang tenar dibicarakan oleh para akademisi ilmu-ilmu sosial dan politik.

Pendapat ini menjadi acuan bagi saya untuk memberikan sebuah warna dari proses dialektika yang muncul dari pertanyaan kawan saya tersebut. Saya optimis berharap, semoga setitik kecil noktah tulisan ini dapat menjadi warna dari berbagai pertarungan ide mengenai fenomena pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Selain sebagai proses emansipasi terhadap kemajuan pemikiran manusia, tulisan ini juga dapat berperan sebagai sebuah “kudeta merangkak” dalam memajukan pola pikir bangsa, khususnya dalam mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang dikaruniakanNYA kepada kita.

Ciracas, 12 Juni 2006.