\”Thinking is Emancipating\”

Militer, Senjata dan Masyarakat Sipil July 26, 2006

Kemarin saya menghadiri dua acara yang sangat seru. Yang pertama diadakan oleh Infid, topiknya tentang Ekonomi Pertahanan, dan dihadiri oleh para jenderal-jenderal yang terhormat itu. NGO dan lembaga riset pun turut hadir. Diskursus pemikiran antara pemikir dan praktisi pun menjadi sangat dinamis. Pembahasannya menyangkut seputar mau dikemanakan arah orientasi pertahanan dan sistem persenjataan kita. Acara yang kedua, diadakan oleh para pejuang KontraS, tentu dengan topik yang juga tidak kalah serunya, tentang orang hilang. Yang hadir antara lain mbak Suciwati, istri dari alharhum Bung Munir, dan istri dari Somchai siapa gitu (agak susah namanya, saya enggak hafal karena namanya banyak huruf ‘phjcht’ yang disambung-sambung, hehe). Tapi intinya, Pak Somchai ini merupakan aktivis HAM pembela para korban Muslim di kawasan Thailand Selatan. Hingga saat ini beliau hilang enggak ketahuan rimbanya karena memiliki bukti-bukti konkret tentang praktik scapegoat dari pemerintah Thailand untuk menjebak aktivis-aktivis Pattani dalam kasus-kasus pembakaran sekolah dan fasilitas umum di kawasan Thailand Selatan.

Kesan dari hadirnya saya di kedua acara yang sangat berbeda haluannya itu mungkin simple saja, yaitu bahwa kekuatan sipil harus berada di atas kekuatan militer. Mengapa? karena dengan basis argumen ini, kita akan dapat menjamin bahwa praktik operasi yang dilakukan oleh militer itu memang betul dan sesuai dengan amanat dari masyarakat sipil. Premis yang sangat mendasar, akan tetapi harus menjadi acuan dasar bagi proses reformasi pertahanan dan sistem persenjataan militer di Indonesia. Tentu jawabannya memang tidak mudah, akan tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kisah hilangnya Pak Somchai dari Thailand Selatan, dan juga meninggalnya Bung Munir itu menunjukkan bahwa kekuatan militer memiliki kekuatan yang sangat besar dalam melakukan operasi-operasi semacam itu. Jika kekuatan ini tidak segera diatur oleh masyarakat sipil, maka tugas luhur mereka untuk mengamankan negara dan warganegaranya akan berjalan secara paradoks. Mereka akan menjadi ancaman terhadap kehidupan dan hak-hak asasi dari masyarakat sipil.

Masih teringat dengan sangat segar di dalam ingatan saya, dimana pada suatu malam di tahun 1999, jembatan Semanggi diselimuti oleh hawa mencekam karena barisan bersenjata itu menyapu bersih rekan-rekan mahasiswa. Beberapa ada yang berhasil kembali ke kampus dengan selamat, namun banyak pula yang jatuh dalam larinya dan harus kembali dengan raungan ambulans yang datang silih-berganti. Sejak saat itu, saya bertekad untuk dapat melakukan sesuatu agar hal tersebut tidak terjadi lagi, yang sudah barang tentu tidak harus dengan cara yang anarkis, karena mekanisme itu tentu tidak akan membuat para bapak-bapak bersangkur itu menyimpan pelurunya untuk tidak ditembakkan ke tubuh anak bangsa. Untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam proses panjang untuk meletakkan supremasi sipil di atas militer itu harus dilakukan dengan smart. Dan oleh karenanya, kekuatan ilmu pengetahuan dan civil society tidak dapat dinegasikan dalam konfigurasi perubahan ini karena potensi kekuatannya yang sangat signifikan.

Dua acara yang saya hadiri kemarin itu menjadi semacam “penyadar dan pemulih semangat” saya untuk kembali ke koridor ini lagi, setelah setahun lamanya disibukkan oleh buku-buku pelajaran dan “program pemintaran” anak bangsa, hehe. Saya pun bertekad untuk lebih serius mengumpulkan data set bagi rencana thesis saya yang akan berbicara di seputar permasalahan peredaran senjata ringan illegal dan dampaknya bagi masyarakat sipil. Premisnya pun mudah, agar senjata-senjata ringan itu tidak beredar sembarangan dan menimbulkan berbagai konflik horizontal dan memicu adanya degradasi human security bagi masyarakat sipil. Jadi kalau ada yang punya saran atau bahan-bahan data, boleh lah kasi kita petunjuk. Hehe.

Sayangnya, permasalahan mengenai potensi ancaman peredaran senjata ringan ilegal ini belum mendapat perhatian serius dari para pemberi dana dan donor untuk membiayai project-project yang berkaitan dengan proliferasi senjata ringan tersebut. (atau sudah ada dan saya kurang memperhatikan ya? kalo iya maap, soalnya sehari-hari masih ngurusi buku-buku pelajaran yang enggak kalah pentingnya dalam proses memajukan anak bangsa, hehe). Hingga saat ini, sepengetahuan saya hanya ada dua lembaga yang sangat serius dalam mengkaji mengenai peredaran ilegal small arms and light weapons tersebut, yaitu Small Arms Survey dan International Action Network on Small Arms (Iansa). Untuk tataran lokal di Indonesia, belum ada sebuah elemen NGO pun yang mencoba untuk mengangkat masalah ini, padahal intensitas konflik lokal di negeri kita sangat berkaitan erat dengan adanya transfer senjata ilegal dari luar dan juga oknum dalam negeri yang menjadi supplier senjata dan berperan sebagai salah satu penyebab dari terus meningginya tingkat eskalasi konflik tersebut.

Untuk pihak yang terakhir disebut (oknum dalam negeri), sepertinya ada yang juga harus dibenahi dalam tata reformasi pertahanan kita, yaitu garis birokrasi dalam pengadaan sistem persenjataan militer. Premisnya mungkin dapat dilihat dalam ilustrasi penemuan hampir 150 pucuk senjata di rumah alm. Brigjend Koesmayadi, yang disinyalir sangat terkait dengan pengadaan persenjataan dalam berbagai konflik horizontal di Indonesia. Ilustrasi ini menegaskan bahwa alur pengadaan sistem persenjataan di dalam tubuh militer hingga saat ini masih menyisakan marjin ruang untuk adanya penyimpangan. Jujur saja, penjelasan yang disampaikan mengenai alur birokrasi ini di acara seminar kemarin masih sangat berbelit-belit. Bahkan, jika saya saat ini ditanya pun bagaimana alur itu, saya akan menyerah enggak bisa jawab karena saking puanjangnya.

Lagi-lagi, premisnya pun simple dan mudah-mudah saja. Jikalau telah ditentukan mekanisme yang sangat efisien dalam proses pengadaan persenjataan itu, tentu tidak akan terjadi adanya penyimpangan stockpile persenjataan yang berpotensi untuk membahayakan hak-hak asasi dari masyarakat sipil. Dan sekali lagi, proses ini memang tidak mudah karena akan berurusan dengan tradisi yang telah berjalan selama puluhan tahun. Akan tetapi, kalau tidak dimulai, maka kita tidak akan pernah bisa meraih mimpi untuk menciptakan sebuah bangsa yang bebas dari konflik horizontal dan aman dari gangguan hak-hak sipil yang disebabkan oleh peredaran senjata gelap itu. Apabila proses ini tidak dimulai, maka kita juga akan terus mengalami hilangnya aktivis-aktivis dari berbagai organisasi pergerakan dan orang-orang yang sangat kritis terhadap permasalahan sosial.

Militer merupakan hal yang baik di dalam sebuah negara, akan tetapi janganlah sampai kekuatan militer ini mendominasi hak-hak asasi kehidupan masyarakat sipil. Mengapa? Karena kekuatan mereka didukung oleh persenjataan yang tidak dimiliki oleh masyarakat sipil. Oleh karenanya, mainan mereka ini harus dikontrol sedemikian rupa, agar tidak ada lagi potensi munculnya konflik-konflik horizontal di negeri kita ini. Kontrol terhadap militer pun akan mengeliminir potensi akan terjadinya Tragedi Semanggi dan Tragedi Trisakti berikutnya. Untuk memulainya, mungkin dapat diawali dari dua kata yang oleh KontraS digunakan dalam acara kemarin, yaitu “Jangan Diam!”. Berbuatlah sesuatu, karena sekecil apapun langkah yang kita tempuh, itu akan menjadi konstruksi bermakna bagi proses ini. Proses emansipasi ini memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang sangat panjang, tapi kalau tidak sekarang, kapan lagi?

Ciracas, 26 Juli 2006.

Keajaiban-Keajaiban Anak Kecil July 15, 2006

Saya punya 4 keponakan, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya bandel-bandel dan lucu-lucu. Bermain dan bersama mereka rasanya membuat hati saya tenang. Saya anak terakhir dari empat bersaudara, jadi maklum lah kalo seneng banget punya ponakan. Apalagi yang pinter-pinter dan cerdas-cerdas kayak mereka ini. Ponakan saya yang paling tua namanya Audrey. Umurnya udah 6 taun. Waktu ibunya (kakak saya) hamil dia, wah bencinya enggak ketulungan sama saya. Mungkin ini kali ya yang ngebuat ponakan saya ini paling deket sama saya. Hehe. Adiknya namanya Rayhan. Dia punya kelebihan dalam mengimajinasikan sesuatu dan membuatnya jadi realitas. Daya tangkap intelejensianya sangat tinggi. Kayaknya nular dari omnya. Hehehe.

Pekan lalu saya ketemu dengan mereka berdua. Karena udah lama enggak ketemu dan main bareng, satu hari saya khususkan untuk mereka. Saya juga sadar bahwa semangat saya juga harus di-charge setelah seminggu penuh dikejar deadline kantor dan urusan-urusan lainnya. Ketemu dengan mereka jadi media charger saya yang paling ampuh buat ngilangin penat. Hehe. Seharian kita main, dari main ular tangga, ngajarin bikin pesawat-pesawatan, nonton Cars, main spray paint, sampe muter-muter komplek naik motor. Pokoknya seru! Saya selalu berfikir bahwa apa yang kita lakukan bersama itu nanti akan terekam terus di dalam memorinya dia hingga tua. Goresan kenangan indah inilah yang akan membangun daya intelegensia dan pengembangan emosi mereka. Saya juga seneng banget, kepenatan seminggu rasanya hilang begitu saja karena bertemu dengan mereka.

Hari Rabu dan Kamis lalu, saya juga sempatkan waktu untuk bertemu dengan dua keponakan saya yang lain. Namanya Syifa’ dan Jihad. Kakaknya berumur 5 tahun, dan adiknya baru 9 bulan. Wah, mereka berdua juga enggak kalah lucu. Adiknya baru bisa merangkak, baru bisa bilang “mbak”, “udah”, dan paling hobi makan yang pedes-pedes. Hehe, saya enggak habis pikir, anak umur 9 bulan suka banget makan pagoda pastilles, yang kalo saya yang makan aja mesti pake miris-miris. Kalo kakaknya lagi seneng banget nyanyi, modelnya mesti kayak di atas panggung, pake sambutan dan lainnya, dan kita juga harus menyaksikan dengan saksama. Hehehe. Ajaib.

Saya sering berfikir, yang mereka bayangkan itu apa ya? hehe. Kalo lagi main sama mereka, saya selalu penasaran dan mencoba untuk menyelami jalan pikiran mereka. Pernah di suatu kesempatan, saya pergi jalan-jalan dengan ponakan saya yang bernama Rayhan. Waktu di toko sepatu, dia ambil seluruh tag harga di etalase dan menyusunnya jadi sebuah bentuk yang saya tidak tahu apa itu. Lalu saya tanya, “Apa itu ceritanya, Han?”, dan dia jawab, “Roket!”, sambil mencoba untuk menerbangkannya ke udara. Hehehe, saya amazed dengan apa yang saya saksikan. Anak kecil ternyata sudah mempunyai mekanisme untuk membangun sebuah premis, dan berusaha untuk mengkonseptualisasikannya. Mungkin Imre Lakatos dahulu juga mendapatkan ilham dari keajaiban-keajaiban anak kecil seperti ini sewaktu ia merumuskan metode tesis, sintesis, dan antitesis.

Anak kecil memang penuh dengan keajaiban. Mereka punya dunianya sendiri yang ternyata sangat genuine dan full of ideas. Saya belajar banyak dari mereka. Anak kecil mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya bersikap jujur, menghargai sesama, ber-positive thinking, dan menjadi manusia yang seutuhnya. Di saat manusia dewasa selalu diliputi oleh tipu daya, anak kecil selalu hadir dengan kepolosannya. Di saat manusia dewasa selalu berpikir dengan berbagai pertimbangan, anak kecil selalu hadir dengan jawaban yang memang paling dibutuhkan. Alhamdulillah saya punya 4 ponakan-ponakan jagoan ini. Mereka penuh dengan keajaiban, dan keajaiban-keajaiban seperti inilah yang membuat dunia selalu penuh warna.

Ciracas, 15 Juli 2006.

“MK-ULTRA Project” dan Fenomena Halusinogenik July 8, 2006

Wikipedia memang jagoan. Hari ini saya iseng-iseng browsing di situs ini, dan muncullah “MK-ULTRA Project” dalam salah satu linknya. Ulasan yang sangat menarik. Setelah membaca, timbullah berbagai pertanyaan apakah memang MK-ULTRA Project itu mempunyai keterkaitan dengan peredaran obat bius yang saat ini sedang marak di Asia Tenggara. Konspiratif memang, tapi pasti ada alasan rasional di belakangnya. Proyek ini merupakan sebuah proyek yang dijalankan oleh CIA pada tahun 1953 hingga akhir tahun 1960-an, yang bertujuan untuk mencari taktik yang paling jitu dalam melakukan mind-controlling untuk meraih informasi yang berguna bagi Amerika yang saat itu sedang berjibaku dengan kekuatan-kekuatan Komunis dunia. Proyek ini muncul sebagai reaksi terhadap munculnya metode serupa yang dilakukan oleh Sovyet, Cina dan Korea Utara dalam memperlakukan para tahanan perang Amerika di Korea.

MK-ULTRA Project kemudian menghasilkan sebuah formulasi obat bius yang dikenal sebagai LSD. Di era tahun 70-an, LSD juga sangat erat berkaitan dengan kehidupan kaum hippies dan flowers generations yang menentang keras adanya perang Vietnam. Simbolnya sangat terkenal: sex, drugs, and rock&roll. Namun yang menjadi pertanyaan mengganjal di benak saya adalah apakah memang ada keterkaitan antara proyek ini dengan munculnya para kaum hippies tersebut, lalu apa keterhubungannya dengan maraknya pemakaian obat bius di kalangan serdadu US di Vietnam, lalu apa keterkaitannya dengan munculnya drug lord semacam Khun Sa di Kamboja, dan maraknya peredaran obat bius di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin.

Sisi non-humanis yang muncul dari proyek ini adalah pengambilan sample manusia secara random (baik ia sadari maupun tidak) untuk menjadi “kelinci percobaan”. Bahkan, dalam ulasan wikipedia itu, disebutkan bahwa salah satu “korban” dari proyek ini adalah Frank Olson, seorang biological weapons researcher Amerika. Ia diberikan LSD secara tidak ia sadari, dan kemudian melakukan bunuh diri seminggu setelahnya setelah mengalami depresi halusinasi hebat. Sisi halusinogen yang mendominasi pikirannya lah yang membuatnya ia melompat dari lantai 10 di sebuah gedung bertingkat di New York.

Saya jadi teringat akan fenomena peredaran obat bius di Indonesia, khususnya di Jakarta. Berbagai jenis obat bius, dari yang bersifat anti depresan hingga yang bersifat stimulatif, beredar dengan bebas. Dahulu, sekitar 4 tahun silam, saya menyaksikan langsung bagaimana dampak negatif dari obat bius ini memakan habis kehidupan teman-teman sepermainan saya. Beberapa ada yang bertahan dengan mengikuti serangkaian proses rehabilitasi, akan tetapi tidak sedikit pula yang kehidupannya justru makin terpuruk karena tubuhnya tidak mampu lepas dari godaan zat halusinogen tersebut. Ilustrasi dampak LSD yang diceritakan oleh Wikipedia ini sangat serupa dengan apa yang saya saksikan 4 tahun silam. Sangat mengenaskan, tetapi saya belum bisa melakukan apapun untuk mencegah dampak negatif tersebut.

Sepertinya ada argumen yang berada di balik maraknya peredaran obat bius tersebut. Tadi malam, saya melihat berita tertangkapnya seorang bandar narkoba yang akan mencoba untuk mengekspor ampethamine sebagai bahan baku ecstassy ke Australia. Nilai seluruh transaksinya tidak main-main: sebesar 30 trilyun 400 milyar rupiah. Bisa membeli satu pulau kecil di pasifik selatan. Selama 2 bulan terakhir, media juga getol memberitakan adanya 2 penggerebekan pabrik ecstassy di Indonesia, yang diklaim sebagai yang terbesar di seluruh kawasan Asia Tenggara. Saya makin penasaran untuk meneliti jaring peredaran obat bius di kawasan Asia Tenggara ini.

Apabila ditarik ke dalam pembahasan akademis, isu ini memang masih berada dalam koridor “grey-area phenomena“, sehingga argumentasinya pun masih bersifat sangat vague. Sebabnya adalah minimnya referensi yang membahas topik peredaran obat bius, dan juga isu-isu keamanan non-konvensional lainnya seperti arms smuggling, human trafficking dan money laundring. Dunia akademis menuntut adanya sebuah analogi induktif yang berangkat dari sintesa yang telah ada sebelumnya. Permasalahan peredaran obat bius di kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah anomali karena sulitnya untuk mendapatkan data akurat mengenai siapa pemasok utama, berapa jumlah obat bius yang masuk ke Indonesia, dan jaringan-jaringan apa saja yang terlibat.

Asumsi saya kemudian mengarah pada penjelasan dari seorang teman yang pernah bergelut di wilayah abu-abu ini. Ia menceritakan bahwa terdapat 3 tipe dolar yang diedarkan di Asia Tenggara. Pertama, dolar putih. Katanya, dolar ini merupakan uang yang beredar di masyarakat setiap hari dan menjadi alat transaksi umum. Kedua, dolar hitam. Dolar ini menurutnya berasal dari transaksi-transaksi perjudian. Dolar tipe ini biasanya akan berlanjut untuk transaksi money laundring. Dan ketiga, dolar abu-abu. Dolar inilah yang menurut penuturannya berasal dari transaksi obat bius yang beredar setiap hari di kawasan Asia Tenggara. Menariknya, dolar abu-abu yang termanifestasi melalui transaksi obat bius ini merupakan transaksi yang paling “ramai” di Asia Tenggara. Nilai nominal transaksi amphetamine ke Australia seperti yang diberitakan oleh media saja sudah bisa membeli sebuah pulau kecil di Pasifik Selatan. Bagaimana yang tidak ter-cover? Mungkin bisa buat beliin cendol satu provinsi, selama 7 tahun gak putus-putus. hehe.

Asumsi saya kemudian berlanjut mengenai apakah memang Asia Tenggara dikondisikan sebagai lahan yang subur untuk berputarnya uang abu-abu ini, khususnya dalam hal peredaran zat halusinogen? Asumsi ini berangkat dari adanya sejarah MK-ULTRA Project di US, dan munculnya Khun Sa di Kamboja sebagai druglord yang dahulu pernah mendapatkan pelatihan khusus dari CIA untuk menangani ancaman Komunis di kawasan Vietnam Utara. Masalah ini tetap menjadi anomali mengingat belum banyaknya literatur yang membahas secara konkret. Wilayah permasalahan ini masih berada dalam wilayah konspiratif, seperti halnya MK-ULTRA Project yang oleh sebagian kalangan juga disebut sebagai sebuah konspirasi.

Ilmu pengetahuan empirik belum berhasil membuktikan bagaimana kinerja peredaran obat bius di Asia Tenggara ini berjalan. Kondisi anomali yang dimunculkan oleh permasalahan ini menjadi trigger akan munculnya berbagai halusinasi konspirasi bagi beberapa kalangan, yang kemudian mengarahkan fenomena ini menjadi sebuah fenomena yang halusinogenik. Konspirasi menjadi layaknya sebuah zat halusinogen yang menghantui upaya pembuktian induktif dari suatu anomali. Bahkan, hakikat konspirasi itu sendiri pun patut dipertanyakan. Apakah konspirasi juga merupakan bagian dari sebuah konspirasi? Hanya Yang Maha Tahu-lah yang mengetahui hal ini. Kita hanya berupaya untuk tidak terjebak dalam main-set halusinogen tersebut, dan terus mencari argumentasi rasional yang menopangnya untuk dapat mengangkat masalah ini ke tataran non-halusinogenik.

Ciracas, 8 Juli 2006

Fenomena Kegagalan Ujian Akhir Nasional (UAN) June 29, 2006

Hari ini saya buka detikcom. Jumlah angka siswa yang tidak lulus UAN mencapai angka 100 ribu di seluruh Indonesia. Di Jakarta, terdapat 14 sekolah yang persentase kelulusannya hanya 0%. Nol persen!! Dan yang lebih parah lagi, ada 1 orang siswa di Sulawesi yang bunuh diri karena dirinya tidak lulus UAN. Di Jakarta sendiri, terdapat 4 orang siswa yang juga melakukan percobaan bunuh diri. Fenomena ini kemudian bertambah panas sewaktu para orangtua siswa yang tidak lulus UAN itu beramai-ramai mengunjungi Komnas HAM. Mereka menyatakan bahwa UAN telah melanggar HAM, dengan argumen bahwa sistem ini masih bersifat trial and error dan memunculkan ketidakadilan.

Saya lalu merenungi perjalanan dinas saya ke Bogor tiga hari yang lalu. Dari pengalaman turun ke berbagai sekolah bersama kawan marketing, ternyata para guru juga mengeluhkan hal yang sama. Mereka mengeluhkan adanya kurikulum yang selalu berganti di Indonesia, yang akhirnya harus membuat mereka kewalahan untuk menyesuaikan dengan rencana pengajaran yang terus berubah setiap tahunnya. Di sisi yang sama, sebagai editor saya juga merasakan kewalahan ini. Untuk tahun ini saja, gonjang-ganjing pemberlakuan Kurikulum 2006 telah membuat hampir separuh pekerjaan saya gagal terbit. Saya harus pontang-panting untuk menyiapkan bahan-bahan yang tidak ada di kurikulum sebelumnya, dan harus menambahkannya ke dalam buku dengan tenggat waktu deadline yang sangat mencekik.

Malangnya lagi, buku-buku yang saya tangani merupakan buku yang rawan akan “kepentingan politik”, yaitu mata pelajaran Sejarah dan Kewarganegaraan. Ternyata memang betul kalimat yang menyatakan bahwa sejarah itu adalah milik penguasa. Materi tentang pemberontakan G-30-S di kurikulum baru sepertinya dipaksa untuk kembali ke versi Orde Baru, sebuah versi yang tentu layak untuk dipertanyakan. Kesulitan tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Saya juga kebat-kebit sewaktu harus menulis tentang bab Reformasi, karena menyangkut tentang penembakan mahasiswa Trisakti yang disinyalir ditunggangi oleh militer (dengan para jenderal2nya itu), dan juga masih terkait dengan poros-poros militer yang sangat dekat dengan sumber kekuasaan. Salah-salah tulis, foto saya bisa-bisa muncul di DPO polisi militer guntur, lalu penerbit tempat saya bekerja disomasi habis-habisan, dan saya dipecat. Runyam deh urusannya kalo udah begini.

Sepertinya setelah turunnya Pak Harto, kebebasan dalam hal berpendapat belum bisa dilaksanakan sepenuhnya di dalam ranah pendidikan, khususnya pendidikan sejarah. Ada usaha untuk menjaga agar pendidikan sejarah Indonesia selalu diusahakan untuk tidak “terlalu berani” dan tidak “terlalu mengemansipasi”. Yah, semoga para pihak2 yang mengusahakan hal-hal tersebut akan terbuka hatinya. Dalam hal pendidikan kewarganegaraan, sekali lagi terpaksa ilmu pengetahuan harus tunduk kepada penguasa. Materi baru sepertinya dipaksa untuk kembali pada nilai-nilai penataran P4, dimana penghambaan terhadap nilai-nilai Pancasila harus “dihafalkan”, bukan dihayati dan dimaknai sepenuhnya oleh siswa.

Kembali ke fenomena kegagalan UAN. Sepertinya ada beberapa hal yang harus dicermati oleh pemerintah. Pertama, bahwa ukuran kesuksesan siswa SMA tidak bisa hanya ditentukan oleh ketiga mata pelajaran saja. Selalu ada nilai lebih yang harus ditonjolkan dari setiap siswa selama 3 tahun masa studinya di bangku SMA. Banyak kasus dimana siswa telah diterima di sebuah universitas melalui jalur PMDK terpaksa harus mundur karena tidak lulus UAN. Kedua, peraturan yang diterbitkan seringkali tidak mengacu pada kondisi sebenarnya yang berada di lapangan. Ada kecenderungan dimana guru dan siswa Indonesia juga cukup lamban dalam menyikapi adanya peraturan pemerintah yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Akselerasi penyesuaian yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di pedesaan tentu tidak akan secepat yang dilakukan oleh sekolah di perkotaan, apalagi sekolah-sekolah unggulan.

Namun, kalau sudah begini, kita tentu bertanya apakah kemajuan pendidikan Indonesia hanya akan terhambat gara-gara permasalahan seperti ini? Permasalahan akselerasi penyerapan materi bahan ajar baru di sekolah-sekolah menjadi sebuah pekerjaan rumah tersendiri yang harus diselesaikan. Mungkin salah satu caranya adalah para guru-guru kita ini kita kasi tugas aja untuk membaca tulisan-tulisannya John Dewey tentang konstruktivisme pendidikan, lalu bikin summary lengkap 10 halaman dengan font 12 dan spasi satu setengah. hehehe.

Balik ke masalah bunuh diri tadi. Apabila dilihat dari faktor pendidikan si anak, tentu kita bertanya mengapa sampai ada angka 4 orang siswa yang melakukan percobaan bunuh diri, dan 1 orang yang telah meninggal akibat upaya tersebut. Selama menjadi editor, saya selalu memperhatikan 3 faktor dalam membuat sebuah buku pelajaran, yaitu faktor kognitif, psikomotorik, dan afektif. Dalam fenomena bunuh diri ini, sepertinya faktor afektif yang telah dicantumkan dalam berbagai bentuk soal tidak diterapkan oleh siswa (atau guru?) di kelas dengan baik. Sebagai editor, saya kemudian merasa bahwa usaha yang selama ini saya terapkan untuk membuat buku yang dapat mendorong siswa untuk dapat menghargai kehidupannya dan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya sepertinya belum tercapai secara maksimal.

Saya sempat berpikir dan sedikit bersedih, sebenarnya dimanakah letak kesalahannya? Bunuh diri merupakan sebuah hal yang tidak pernah saya pikirkan selama saya membuat buku pelajaran SMA. Sisi afektif dari setiap buku pun selalu saya dorong untuk menjadikan anak menjadi manusia yang tidak hanya peduli pada dirinya, namun juga peduli pada lingkungan sekitarnya. Atau mungkin permasalahannya terletak pada tidak terdistribusi secara meratanya buku-buku pelajaran di seluruh Indonesia ya? Di satu sisi, nampaknya idealisme untuk memajukan pendidikan Indonesia memang selalu terbentur dengan sisi kapitalisme dari dunia penerbitan buku-buku pelajaran, yang malangnya juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum guru yang turut andil dalam “cipratan” kapitalisme tersebut.

Untuk membuat sebuah buku yang murah dan dapat dijangkau oleh seluruh anak Indonesia, hingga ke pelosok-pelosok sekalipun, selalu terbentur dengan hitungan-hitungan BEP, investasi, dan profit. Dana pendidikan dari Bank Dunia pun hingga saat ini entah kemana larinya. Sementara di lain sisi, pemerintah juga belum menunjukkan niatan untuk sedikit ber-“down to earth” dalam melihat bagaimana kondisi pendidikan sebenarnya di Indonesia sebelum membuat sebuah kebijakan pendidikan baru. Selalu ada marjin kegagalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa dalam mengajar di kelas, guru selalu mengacu pada buku teks, dan perubahan kebijakan secara tiba-tiba akan berdampak pada perubahan total terhadap isi buku teks tersebut. Marjin kegagalan ini muncul sewaktu kebijakan baru itu muncul tidak jauh sebelum tahun ajaran baru, dan peluang untuk mengejar adanya perubahan-perubahan ini menjadi tidak maksimal karena waktunya sangat mepet. Inilah yang saya rasakan. Di satu sisi, editor ingin memanjakan guru dengan memberikan sebuah buku teks dengan materi yang sangat baik. Tapi kalau sudah begini urusannya, materi tersebut tentu akan tidak cukup optimal karena selalu bersinggungan dengan tenggat waktu yang tidak toleran.

Dulu, sekitar setahun yang lalu, di kantor saya ada semacam training untuk melatih para editor agar mahir dalam melakukan academic writing. Saya sempat bingung, karena training academic writing ini dilaksanakan dalam bahasa Inggris, padahal kerjaan saya sehari-hari selalu berkutat dengan bahasa Indonesia. Argumennya waktu itu adalah agar kita dapat menulis bahasa Indonesia yang concise. Cukup masuk akal. Di awal training, ada semacam test kecil. Kami diminta untuk membuat sebuah short essay tentang peran editor di dunia pendidikan Indonesia. Saya menuliskan bahwa salah satu peran para editor di itu adalah untuk memajukan dan mengemansipasi anak-anak Indonesia, tentu dengan argumen yang panjang karena terbiasa dengan penulisan tugas paper kuliah saya. Sepertinya enggak afdol kalau menulis sebuah kalimat tanpa disertai dengan deskripsi yang lengkap tentang basis argumen dan data. Malangnya, kalimat-kalimat di dalam tulisan saya itu kemudian jadi panjang-panjang dan jauh dari persyaratan sebuah kalimat yang concise. Saya kemudian dihadiahi sebutan “zonker of the day” oleh sang guru. hehehe. Maklum, baru kelas pertama kali, jadi masih gaptek. Hehehe.

Tapi fenomena kegagalan UAN hingga sampai ada yang bunuh diri sekarang ini kemudian membuat saya berpikir ulang, bahwa apakah tugas untuk mengemansipasi para anak-anak Indonesia itu juga disadari dan dihayati betul oleh para pembuat kebijakan kita? Setiap tahun selalu ada gonjang-ganjing pemberlakuan kurikulum baru. Dan sakitnya, draft kurikulum baru yang sudah keluar itu tidak mencantumkan adanya perubahan yang signifikan. Yang ada hanya perpindahan materi ini itu. Malah, kurikulum baru sekarang ini lebih “enggak jelas” lagi, karena menghilangkah indikator pencapaian target belajar siswa. Saya jadi berpikir, kayaknya dunia pendidikan kita jadi mirip dengan proyek belaka. Siapa yang menang tender, dialah yang menentukan arah pendidikan Indonesia di masa depan. Mungkin sebutan “zonker of the day” itu layak dialamatkan kepada mereka yang tidak berpikir panjang dalam menghasilkan sebuah kebijakan, karena telah dilupakan hatinya dari amanat untuk memajukan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan anak Indonesia.

Ciracas, 21 Juni 2006.

“Kudeta Merangkak” dan Gerakan Islam di Indonesia June 29, 2006

Kira-kira 3 hari yang lalu, seorang kawan mengirimkan sebuah pertanyaan ke email saya mengenai apakah saya setuju akan “kudeta merangkak” yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Saya berpikir bahwa topik pertanyaan seperti ini sangat sayang untuk dibiarkan berlalu begitu saja tanpa kita ikut serta di dalam proses dialektikanya. Kemudian, saya berniat untuk merancang sebuah tulisan yang cukup representatif, yang isinya kurang lebih menanggapi pertanyaan dari teman tercinta saya tersebut.

Sebelumnya, budaya diskusi dan saling melempar isu di kantor tempat saya bekerja dapat dibilang telah menjadi “obat penawar” bagi kakunya struktur birokrasi kantor yang dapat dibilang cukup konservatif, dan dibalut oleh kepentingan kapitalistik yang sangat tinggi. Diskusi-diskusi iseng dan saling melempar topik bisa dibilang dapat menjadi momentum penyadar kami agar tidak terlalu larut dalam skema reifikasi yang disodorkan oleh pihak manajemen. Kita tidak ingin dituding oleh Herbert Marcuse sebagai salah satu bagian dari “One Dimensional Man”.

Lalu, muncullah tulisan “pledoi” saya tersebut. Bukan sebagai sebuah bentuk pembelaan terhadap apa yang dikatakan oleh rekan saya mengenai gerakan Islam radikal dan pola “kudeta merangkak”, akan tetapi lebih kepada sebagai sebuah usaha kecil untuk meluruskan opini publik yang selama ini muncul di masyarakat Indonesia mengenai gerakan Islam radikal dan keinginannya untuk mengubah Pancasila menjadi syariat Islam. Saya berpegang bahwa kalau kita memang mampu mengubah sesuatu dengan tangan kita, itu alangkah lebih baiknya dibandingkan hanya berdoa.

Pertama, saya merasa berkewajiban untuk meluruskan terminologi “kudeta merangkak” tersebut. Di dalam berbagai literatur studi ilmu sosial dan politik, terminologi kudeta dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk menggantikan pemerintahan yang berkuasa dengan cara-cara kekerasan dan cenderung menggunakan kekuatan militer. Yang paling menarik perhatian saya adalah digolongkannya gerakan tarbiyah ke dalam salah satu golongan yang “dicurigai” akan melaksanakan proses “kudeta merangkak” tersebut. Di sinilah kegatelan saya muncul.

Lepas dari itu semua, saya melihat bahwa sepertinya tidak cukup arif untuk mengkategorikan suatu kelompok ke dalam terminologi kata yang memiliki ekses negatif bagi benak pembacanya. Pemberian cap “kudeta merangkak”, atau “gerakan Islam radikal” sepertinya tidak cukup adil untuk dipasangkan kepada kelompok-kelompok tertentu tanpa kita tahu apa alasan mereka muncul, mengapa mereka muncul, apa penyebab dari sistem pergerakan mereka yang cenderung bersifat bawah tanah, dan sebagainya. Saya selalu berusaha untuk memandang fenomena ini dalam kacamata “one man’s terrorist is another man’s freedom fighter”. Pasti selalu ada alasan di belakangnya, dan kita tidak boleh membiarkan alasan itu berlalu begitu saja.

Dalam tulisan saya tersebut, saya hanya mencoba untuk menjelaskan dari sudut pandang gerakan tarbiyah saja, karena saya merasa untuk menjelaskan mengenai pola-pola harakah dari saudara-saudara di MMI, HTI dan FPI sudah menjadi kewajiban masing-masing dari kadernya. Saya takut nanti penjelasan mengenai masing-masing pergerakan tersebut tidak “mengena” ke dalam esensi dari gerakan tersebut. Dalam konteks sistem gerakan tarbiyah, sepertinya terminologi “kudeta merangkak” tidak cukup representatif untuk menggambarkan pola pergerakan tersebut. Mengapa? karena proses metamorfosa gerakan tarbiyah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi sebuah afirmasi dari tunduknya sistem gerakan ini kepada mekanisme transisi kekuasaan di Indonesia, yaitu Pemilihan Umum, tidak lebih.

Namun, yang menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat Indoensia adalah apakah syariat Islam itu akan diterapkan di Indonesia atau tidak, karena ditakutkan akan tidak sesuai dengan kultur dan kondisi kehidupan bangsa kita yang beragam. Saya menjadi teringat akan sebuah wawancara singkat saya kepada salah satu calon anggota legislatif dari PKS pada masa Pemilu 2004 lalu. Sebuah wawancara non-formal untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia di tempat saya berkuliah. Caleg yang saya wawancarai itu saat ini menjadi salah satu anggota dewan yang berasal dari PKS, jadi nampaknya pendapat beliau mengenai syariat Islam ini cukup representatif untuk menjawab pertanyaan kawan saya.

Beliau mengatakan bahwa syariat Islam tidak serta-merta akan ditegakkan tanpa tedeng aling-aling begitu saja. Terdapat beberapa tahapan pembinaan masyarakat yang harus dilalui agar penerapan syariat Islam itu dapat terlaksana dengan sempurna. Dalam hal keragaman kehidupan agama, beliau memberikan acuan Piagam Madinah bentuk yang ideal untuk menjaga adanya keragaman tersebut. Agama selain Islam bukan saja akan diakui keberadaannya, namun juga akan dilindungi sepenuhnya dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukah oleh kelompok agama atau ideologi lain. Sepertinya sangat sesuai dengan konsep Human Security yang saat ini sedang tenar dibicarakan oleh para akademisi ilmu-ilmu sosial dan politik.

Pendapat ini menjadi acuan bagi saya untuk memberikan sebuah warna dari proses dialektika yang muncul dari pertanyaan kawan saya tersebut. Saya optimis berharap, semoga setitik kecil noktah tulisan ini dapat menjadi warna dari berbagai pertarungan ide mengenai fenomena pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Selain sebagai proses emansipasi terhadap kemajuan pemikiran manusia, tulisan ini juga dapat berperan sebagai sebuah “kudeta merangkak” dalam memajukan pola pikir bangsa, khususnya dalam mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang dikaruniakanNYA kepada kita.

Ciracas, 12 Juni 2006.